Main Menu

Sepanjang sudah punya administrasi disini, itulah yang disebut PRIBUMI

Siapakah yang disebut Pribumi?? Sebuah Wawasan Bijak dari Tokoh Masyarakat

Hilary Edi MC,Pendiri kiranamedia.com bersama Pak EDi Aman, Tokoh Masyarakat Kampung Sawah

“Saya tidak pernah mengibaratkan bahwa disini ada pendatang, tidak. Sepanjang sudah punya KTP atau sudah berumah disini dianggap pribumi. Harus saling menjaga ya tanah ini, bareng-bareng, gitu. Sehingga tidak, tidak mungkin terjadi celah. Saya tidak pernah ada mendiskreditkan bahwa ini, oh, itu dating, nggak. Sepanjang sudah punya administrasi disini, itulah yang disebut PRIBUMI”

 – Edi Aman : Tokoh Masyarakat Kampung Sawah –

Oleh Baran Batara

Sepanjang Melengkapi Administrasi Semua adalah Pribumi

Oleh Baran Batara

Kirana Media – Status Pribumi dan Non-pribumi sudah tidak relevan untuk Kampung Sawah. Demikian disampaikan Pak Edi Aman, masih dalam segmen wawancara bersama tokoh masyarakat Kampung Sawah tersebut.

 Sebab semua yang lahir dan menyatakan sumpah setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memenuhi segala kewajiban baik administratisi sipil dan peraturan perundang-undangan lain tentang kependudukan, maka seorang itu adalah pribumi, setidaknya dalam paradigma tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Sawah. Jadi apapun latar belakang ras, suku bangsanya dan agamanya maka, semua akan diterima dengan baik di Kampung Sawah.

Sebuah pandangan yang bijak dan mencerahkan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, saat KiranaMedia.com menanyakan fenomena diskriminasi  rasial yang marak akhir-akhir ini di beberapa pelosok negeri terkait interaksi social dalam hubungan horizontal. Hal itu pun dilengkapi dengan pandangan yang sama dari Bapak Martin, seorang tokoh umat Katholik Gereja Servatius, Kampung Sawah.

Selama seorang penduduk pendatang baru atau penghuni lama Kampung Sawah telah memenuhi segala persyaratan prosedural kependudukan, maka ianya adalah sah sebagai warga Kampung Sawah. Ianya akan menjadi bagian dari komunitas yang tak akan pernah didiskriminasi. Selama si warga tersebut secara pribadi juga mampu menyatukan dirinya dan mengikuti kaidah-kaidah sosial di kampung itu.

Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini kerap sekali, isu dalam dikotomi pribumi-nonpribumi diangkat ke permukaan untuk memecah belah khalayak media Indonesia. Ada pihak-pihak yang ingin menggemakan lagi pengelompokan-pengelompokan masyarakat berdasarkan rasnya. Setelah kita behasil melewati dua puluh tahun proses reformasi, meninggalkan masa pemerintahan yang represif di periode sebelumnya, kita seakan diketengahkan lagi pada suatu mimpi buruk.

Tak pelak, hal ini cukup membuat miris, di tengah perkembangan kemanusiaan global, dimana nilai-nilai kesetaraan makin terasa penting, justru bangsa kita bergerak mundur. Pribumi dan nonpribumi adalah isu sensitif yang bisa membuat berbagai benih rasa kepemilikan menjadi sulit berkembang. Bagaikan racun yang mengganggu tumbuh suburnya rasa cinta tanah air , cinta keindonesiaan, dan cinta akan keanekaragaman ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1), pribumi adalah penghuni asli, orang yang berasal dari tempat yang bersangkutan.  Sedangkan non-pribumi berarti yang bukan pribumi atau penduduk yang bukan penduduk asli suatu negara. Dari makna tersebut, pribumi berarti penduduk yang asli (lahir, tumbuh, dan berkembang) berasal dari tempat negara tersebut berada. Jadi, anak dari orang tua yang lahir dan berkembang di Indonesia adalah orang pribumi, meskipun sang kakek-nenek adalah orang asing.

Ibu Melanie Pewawancara dari KiranaMedia dan Pak Edi Aman, Tokoh Masyarakat Kampung Sawah
Ibu Melania Pewawancara dari KiranaMedia dan Pak Edi Aman, Tokoh Masyarakat Kampung Sawah.

Sementara secara historis bila ditelusuri awal kemuculannya, istilah-istilah itu bertunas di masa penjajahan dengan pengertian yang jauh bergeser ke makna sekarang. Istilah ‘Pribumi’ muncul di era kolonial Hindia Belanda. Sebagai padanan terjemahan dari kata Inlander (bahasa Belanda). Istilah ini pertama kali dicetuskan dalam undang-undang kolonial Belanda tahun 1854 oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk menyamakan beragam kelompok penduduk asli di Nusantara kala itu, terutama untuk tujuan diskriminasi sosial.)

Selama masa kolonial, Belanda menanamkan sebuah rezim segregasi (pemisahan) rasial  ke dalam tiga tingkat. Ras kelas pertama adalah ‘Europeanen’ (Eropa kulit putih). Ras kelas kedua adalah ‘Vreemde Oosterlingen’ (Timur Asing) yang meliputi orang Tionghoa, Arab, India maupun non-Eropa lain. Ras kelas ketiga adalah ‘Inlander’, yang kemudian diterjemahkan menjadi “Pribumi”. (2)

Gambar Ilustrasi Siapakah Pribumi Asli Indonesia??
Gambar Ilustrasi Siapakah Pribumi Asli Indonesia?? Sumber :.       http://www.karenalupa.com/2017/02/siapakah-pribumi-asli-indonesia.html

Dalam praktiknya kala itu terjadi pembedaan penempatan dalam publik, perbedaan pengupahan/penggajian, larangan penggunaan bahasa Belanda untuk kelompok tertentu, dan sebagainya. Setelah masa penjajahan berakhir, hal ini tidak serta menghilang, masih ada diskriminasi walau semakin mengerucut dan istilah yang dipakai adalah Bumiputera. Memuncak pada masa pemerintahan ordebaru yang sudah berlalu.

Namun meski secara hukum ketatanegaraan tiada ada lagi pembedaan rasial ini, dalam kehidupan sehari-hari kita masih belum lepas dari cara pandang yang diinginkan kolonialis tersebut, terlebih saat disusupi berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Hal itu berlaku untuk kedua kubu yang sering diasosiasikan pada dikotomi tersebut di atas, Pribumi dan Nonpribumi. Apapun motivasi yang dibawanya, entah balas dendam,  chauvinisme atau primordialisme , cara berpikir yang demikian itu justru menunjukkan kemelekatan pada cara pikir era penjajahan.

Padahal sebagai generasi yang telah hidup di masa modern di mana kemanusiaan menjadi nilai-nilai utama yang menjadi pegangan, seharusnya pikiran kita pun ikut berkembang dan meningggalkan pola-pola yang dibentuk dan diinginkan penjajah supaya mudah memecah-belah persatuan. Pribumi dan Nonpribumi selayaknya dikesampingkan dari daftar kosa kata kita untuk mengidentifikasi manusia lain yang sebangsa dan senegara. 

Sebab produk pemikiran yang meninggikan segregasi sosial itu telah mengalami pergeseran-pergeseran makna kata. Yang pada hakikatnya tidak mampu memberi hal yang konstruktif bagi kehidupan bersama, melainkan sebagai senjata para kepentingan yang ingin mengambil keuntungan dari disintegrasi bangsa. Hal itu terbukti dari luka-luka lama yang tercatat dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia berbasis kekerasan etnis, yang dalam nurani kita masing-masing pun kita sesali dan sayangkan itu pernah terjadi, kita hanya akan menjadi arang dan abu, sementara orang lain, bangsa lain, kepentingan lain menanak nasi di atasnya.

—————————————————–Editor——————————————————–

Untuk itu, pada peliputan khusus Ramadan yang dilakukan KiranaMedia terhadap Bapak Edi Aman, pernyataan beliau sangat pantas untuk kita renungkan kembali demi keindahan kebersamaan kita.

“Saya tidak pernah mengibaratkan bahwa disini ada pendatang, tidak. Sepanjang sudah punya KTP atau sudah berumah disini dianggap pribumi. Harus saling menjaga ya tanah ini, bareng-bareng, gitu. Sehingga tidak, tidak mungkin terjadi celah. Saya tidak pernah ada mendiskreditkan bahwa ini, oh, itu dating, nggak. Sepanjang sudah punya administrasi disini, itulah yang disebut PRIBUMI” serunya semangat.

Semoga pandangan Pak Edi tersebar diberbagai daerah dimanapun, sehingga kita bersatu menjaga kebhinnekaan dan kemajemukan dengan satu kata “Kami , Kamu, Kita adalah Indonesia”

 ——————————————————————Editor———————————————————————–

Berikut cuplikan Videonya :

Data Sumber:

  1. http://kbbi.web.id/pribumi
  2. https://id.wikipedia.org/wiki/Pribumi-Nusantara
Share Artikel ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*