Main Menu

RUU Antiterorisme

Kegagalan DPR di RUU Antiterorisme dan Dilema HAM Hantui Aparat

RUU Antiterorisme

Serangan terorisme yang berturut-turut dalam seminggu terakhir sungguh memprihatinkan, hal ini tak dimungkiri pengaruh dari mandeknya pengesahan RUU Antiterorisme yang sedang dikerjakan oleh DPR.

Dua kota besar di Indonesia menjadi sasaran teroris. Berawal dari pemberontakan napiter di mako brimob depok yang mengakibatkan gugurnya 5 prajurit brimob.

Kemudian para teroris di pindah ke Nusa kambangan. Awalnya kita berpikir ini akan menertibkan situasi. Namun tak disangka 3 serangan sekaligus menyerang gereja-gereja di Surabaya.

Belum reda khalut kita, malam harinya di Sidoarjo , kota tetangga Surabaya, muncul lagi ledakan yang berasal dari rusunawa hunian terduga keluarga teroris.

Yang kemudian disusul ledakan, yang tadi pagi barusan terjadi yakni serangan ke Polrestabes Surabaya.

Sel Teroris Berkecambah Karena RUU Antiterorisme

Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya keadaan Indonesia sangatlah tidak aman saat ini. Meski para teroris banyak yang ditangkap, hal itu belum menjamin sel-selnya bisa terkendali.

Apalagi jika kita lihat, fenomena bom di Surabaya sekitarnya, ketiga serangan memiliki kemiripan yakni para penyerang diduga merupakan satu keluarga.

Artinya pola baru mulai erlihat dari pergerakan terorisme. Jika dulu cenderung bergerak organisasional, sekarang lebih mencengangkan, yakni melibatkan kelompok-kelompok keluarga.

Mengapa di tengah gembar-gembor deradikalisasi, pemberian jaminan sosial pada keluarga teroris, yang kita terima justru sebaliknya? Jangan-jangan ada yang salah dengan cara berpikir kita.

Bahwa sebenarnya tak ada harapan lagi bagi para teroris itu untuk kembali menjadi manusia beradab. Doktrin dan cuci otak yang mereka alami sudah sulit untuk sembuh.

Ada beberapa elemen yang membuat keadaan ini. Di antaranya adalah kewenangan yang tak berjalan semestinya para pengambil kebijakan.

Pembiaran dan lemahnya pengawasan aparat terhadap terorisme tak bisa dimungkiri juga diakibatkan oleh tidak adanya payung hukum UU Anti terorisme

Baca Lagi!   Lagi Kebrutalan di AS, Penembakan Massal Ibadah Gereja di Texas

Sudah tahun RUU AntiTerorisme digodok oleh legislatif dan pemerintah masih mandek di DPR.

Walhasil berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan terorisme menjadi terhambat seperti misal penggerebekan dan eksekusi pada penangkapan teroris menjad dilema, dimana mereka bisa tersandung pelanggaran Ham dan sebagainya.

Padahal sesungguhnya , dalam hal isu HAM ini, standar HAM hanya layak disematkan pada mereka yang juga menghargai HAM orang lain.

Selama ini penegakan hukum dalam pengawasan HAM jadi terkesan maju kena dan mundur kena, karena HAM menjadi tameng para radikalis yang tak memperdulikan HAM, kita dipermainkan.

Diketahui dari jawaban pihak DPR baru-baru ini, terbitlah alasan penangguhan RUU tersebut karena terkendala masalah definisi terorisme.

Itu menjadi alasan DPR tak segera mensahkan dan melemparkan kesalahan pada pemerintah, hingga kemudian berlarut-larut, menyibukkan diri dengan RUU lain, sehingga seolah RUU ini terabaikan.

Padahal hal keamanan bangsa dan warga itu adalah perkara mendesak.Anehnya ketika tuntutan dan permintaan berbagai elemen masyarakat agar presiden mengeluarkan Perppu Antiterorisme, anggota DPR yang selama ini diberi kuasa seolah kebakaran jenggot.

Bahkan seorang Kapolri, Bapak Tito Karnavian justru dianjurkan mengundurkan diri saat memberi pandangan solusi tentang Perppu. Seperti Muhammad Syafii, politisi Gerindra dengan arogannya menanggapi urgensi Perppu ini.

Seolah mereka tak ingin memberi solusi, RUU tak disahkan namun pemerintah juga dianggap jangan dulu mengeluarkan Perppu.

Aspirasi Masyarakat Mendukung RUU Antiterorisme

Sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara yang peduli kepada nasib dan masa depan bangsa ini, sebaiknya kita memang harus bijak melihat perkara RUU Antiterorisme ini.

Agar bisa melihat pangkal permasalahan dan mengamati kenapa masalah itu terjadi.

RUU Antiterorisme
Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian (Foto: Okezone)

Pihak legislatif atau DPRRI sebaiknya jangan menjadikan segala sesuatu menjadi komoditi politiknya.

Baca Lagi!   Arti Penting Klarifikasi Anies Tentang Kontroversi Pidato Pribumi

Jangan menjadikan RUU Antiterorisme sebagai bahan menghalangi lanGkah penanggulangan terorisme oleh pemerintah.

Jangan mengorbankan rakyat dan keamanan negara demi menjatuhkan citra pemerintah, atau demi menarik perhatian memanfaatkan suara masyarakat pendukung terorisme, yang tak bisa dimungkiri di akar rumput cukup banyak.

Sebagai elemen bangsa memang kita memiliki tugas masing-masing. Aparat menjaga dan menjalankan pengamanan, pemerintah menjalankan hukum dan legislatif membuat produk hukum.Masyarakat juga ingin berpartisipasi menyalurkan aspirasi selain tentu menjaga lingkungan agar semakin awas terhadap gerak-gerik terorisme.

Sinergi inilah yang akan membuat pergerakan terorisme dan radikalisme bisa perlahan tertanggulangi. Oleh karena itu payung hukum harus segera terbit baik itu RUU Antiterorisme ataupun Perppu dari Presiden kalau memang DPR tak sanggup.

Baca Artikel Lain Penulis Dengan Klik Nama Profil Penulis Di Bawah Ini



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*