Main Menu

Setnov Vs KPK

Setnov Belum Bisa Melenggang, Putusan MK Berpihak Pada KPK

Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) menegaskan penyidik dapat kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik), sehingga penyidikan dapat kembali dilakukan secara ideal dan benar, meskipun praperadilan telah membatalkan status tersangka atas seseorang.

Mahfud MD menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait alat bukti untuk menjerat tersangka sudah tepat.

Dalam pertimbangannya pada putusan nomor perkara 42/PUU-XV/2017, MK menyatakan, penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang telah dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat tersangka yang memenangkan praperadilan. Namun, bukti tersebut harus disempurnakan.

“Jadi MK itu benar, memang harus begitu logikanya. Saya kira itu bukan hanya logika MK, itu logika ilmu hukum biasa. Kalau hakimnya benar pasti mengatakan begitu,” kata Mahfud saat dihubungi, Rabu (Kompas,11/10/2017).

Hal ini terkait dengan peristiwa saat Hakim Cepi Iskandar memenangkan gugatan praperadilan Setya Novanto dan menyatakan status tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP untuk Setya Novanto gugur.

Cepi Iskandar telah menilai bahwa alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Perma).

Hal yang membuat Mahfud MD menganggap logika yang digunakan Cepi tidak tepat.

“Tidak masuk akal kalau alat bukti pada perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk orang lain. Itu kan tidak masuk akal kalau pidananya kolektif bagaimana?” kata Mahfud.

“Justru alat bukti sebelumnya yang sudah sah di pengadilan itu menjadi alat bukti bagi penyerta berikutnya. Kalau kolektif korupsinya 10 orang gitu satu sudah divonis dengan alat bukti A, maka alat bukti A terus berlaku bagi yang lain,” tambah Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berpendapat, Perma memang menyebutkan bahwa alat bukti yang sudah dipakai tidak bisa digunakan kembali.

Baca Lagi!   Cuaca Lalu-Lintas Tengah Buruk, Pilot Lion Air Malah Konsumsi Narkoba

Namun, menurut Mahfud, bukan berarti alat bukti tersebut tidak bisa dipakai lagi untuk menjerat tersangka lain yang masih berkaitan dengan kasusnya.

Aparat penegak hukum masih bisa menggunakan cara lainnya, yakni dengan membuat berita acara yang berbeda.

“Alat buktinya sama, tapi berita acaranya beda. Mungkin itu akan bisa dipahami kalau gitu,” kata dia.

KPK Akan Pelajari Putusan MK

Dengan adanya putusan MK, Mahfud menilai, upaya KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka tidak menyalahi aturan.

“Menjadikan Setya tersangka lagi, ada atau enggak ada putusan MK itu memang menurut saya bisa (dilakukan). Apalagi sekarang ada putusan MK, itu akan makin kuat,” kata dia.

Putusan MK
Setya Novanto yang terbaring sakit sebelum memenangkan praperadilan. (Foto: Kaskus)

Sementara itu, menanggapi perkembangan terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mengambil langkah akan mempelajarinya.

Yakni, Putusan MK atas uji materi terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya terkait praperadilan dan penyempurnaan barang bukti.

“Kita juga mendengar bersama-sama ada putusan Mahkamah Konstitusi hari ini yang menegaskan juga tentang penggunaan bukti-bukti tentu juga perlu kita dalami dan pelajari,” ujar Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Selasa 10 Oktober 2017.

Dikutip dari Tempo, menurut Febri, KPK mendalami putusan tersebut untuk menghadapi Setya Novanto yang menang dalam praperadilan melawan lembaga antirasuah tersebut.

Dasar Putusan MK

“Hal ini harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan pertimbangan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2017.

Selain itu MK juga tidak sependapat dengan argumentasi pemohon yang menyebutkan bahwa persyaratan penetapan tersangka adalah menyertakan dua alat bukti baru yang sah dan belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, serta berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Baca Lagi!   Terlihat Sakit, Sidang Sempat Diskors, Dokter Tegaskan Setnov Sehat

Mahkamah dalam hal ini berpendapat alat bukti yang digunakan pada penyidikan terdahulu dapat ditolak karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi.

“Alat bukti tersebut baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru, dengan demikian sesungguhnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru,” kata Anwar, sebagaimana dikutip dari Antara tentang Putusan MK yang memberi peluang bagi KPK untuk menetapkan Setnov sebagai tersangka lagi.

Baca Artikel Lain Penulis Dengan Klik Nama Profil Penulis Di Bawah Ini



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*