Main Menu

Jaminan Sosial Kesehatan

Jantung, Kanker dan Stroke, Penyakit Yang Kuras BPJS Kesehatan

Dari sejumlah penyakit katastropik yang biayanya ditanggung Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, jantung menempati urutan teratas dengan pembiayaan yang cukup tinggi. Di urutan kedua dan ketiga, ada kanker dan stroke.

Data ini terungkap dari laporan aplikasi BOA (Branch Office Application), yang mengungkapkan BPJS Kesehatan mengucurkan biaya untuk pengobatan penyakit jantung peserta dari Januari – September 2017, sebesar Rp6,5 triliun.

Paling Mahal Yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Angka ini lebih kecil dari total biaya yang ditanggung Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan pada 2016 yakni Rp7,4 triliun.

Namun, bila dilihat dari jumlah kasus, justru pada 2017, kasus penyakit jantung meningkat dari 6,5 juta kasus menjadi 7 juta kasus.

“Kanker bukan jadi penyakit yang paling banyak ditanggung BPJS Kesehatan. Kasusnya tidak banyak, tapi kan pengobatan kankeritu mahal,” kata Nopi Hidayat, Kepala Humas Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan saat ditemui usai acara Ngopi Bareng JKN di Watt Coffee, Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (18/1).

Ada beragam jenis penyakit yang ditanggung biayanya oleh BPJS Kesehatan. Meski penderita penyakit kanker diklaim mengalami peningkatan, rupanya kanker tak menempati posisi puncak sebagai penyakit paling mahal.

Kanker menempati urutan kedua dengan total biaya yang dikucurkan BPJS Kesehatan sebesar Rp2,1 triliun dari 1,3 juta kasus.

Jumlah ini terbilang kecil bila dibandingkan dengan penderita penyakit jantung.

Selanjutnya, stroke menempati urutan ketiga dengan total biaya Rp1,38 triliun, gagal ginjal Rp1,3 triliun, Thalasemia Rp376 miliar, Leukimia Rp215 miliar, Sirosis Rp203 miliar dan Hemofilia Rp165 miliar.

Total keseluruhan, delapan besar penyakit katastropik ini menguras kantong BPJS Kesehatan sebesar Rp12 triliun dan lebih dari separuhnya, yakni 53 persen, dipergunakan untuk pengobatan penyakit jantung.

Baca Lagi!   Dokter Kampanyekan Antivaksin, IDI Akan Cabut Ijin Praktik

Pemerintah sebelumnya menyatakan tengah menyiapkan siasat guna mengantisipasi defisit anggaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di tahun depan. Pada 2017, pemerintah memproyeksi defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp4 triliun, di bawah hitungan lembaga tersebut yang mencapai Rp9 triliun.

Tingkat Kepuasan BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merilis data tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan dan tingkat kepuasan fasilitas kesehatan (faskes) rekanan.

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merilis data tingkat kepuasan peserta yang menunjukkan peningkatan pada 2017. (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Meski tak signifikan, tingkat kepuasan baik peserta maupun faskes mengalami peningkatan pada 2017.

Menanggapi hal ini, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan, Andayani Budi Lestari menuturkan, angka peningkatan memang kecil, tapi signifikan karena ekspektasi yang terus naik.

“Menaikkan kepuasan peserta 0,5 itu luar biasa. Apalagi ekspektasi peserta itu naik terus,” kata Andayani saat acara Ngopi Bareng JKN di Watt Coffee, Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (18/1).

BPJS Kesehatan mencatat, pada 2017 indeks kepuasan peserta sebanyak 79,5 persen. Untuk indeks kepuasan faskes sebesar 89,5 persen. Sedangkan bila dibandingkan dengan indeks pada 2016, untuk kepuasan peserta sebesar 78,6 persen dan faskes 76,2 persen.

Melihat jumlah peserta BPJS yang hingga kini sebanyak 187,6 juta, Andayani menuturkan, pencapaian ini terbilang cukup baik.

Ke depan, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional memungkinkan BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan 11 lembaga negara.

Di antara lembaga negara itu yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, gubernur, bupati, walikota dan termasuk direksi BPJS Kesehatan sendiri.

Andayani memberikan contoh kerjasama dengan Kemendagri ialah soal data kependudukan. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan ingin merangkul lebih banyak peserta. Targetnya, 257,5juta hingga 2019.

Baca Lagi!   Utamakan Nyawa Pasien Agar Jangan Ada Debora Lain

Adanya Inpres diharapkan dapat memudahkan kolaborasi ini. Namun, lanjut Andayani, BPJS pun telah melakukan beragam upaya terkait penambahan peserta.

“Kami melakukan canvasing, ini petugas namanya relation officer menyisir jalan dan gedung, lalu kami kerjasama dengan bank, layanan online dan care center,” jelasnya.

Selain itu, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan juga memperbaiki layanan kerjasama dengan faskes.

Dulu, pendaftaran kerjasama faskes dengan BPJS Kesehatan dilakukan secara manual, maka kini bersifat transparan yang memungkinkan faskes dapat mengecek alur pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi ©Cnn-indonesia.

Baca Artikel Lain Penulis Dengan Klik Nama Profil Penulis Di Bawah Ini



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*