Main Menu

Protes Suara Azan

Penjara Bagi Pemrotes Volume Azan, Indonesia Jadi Tertawaan Dunia

volume azan

Media-media internasional ramai memberitakan tentang Meiliana di Tanjung Balai, Sumatra Utara yang divonis 18 bulan penjara karena mengeluhkan volume azan yang dinilainya terlalu keras. Perempuan itu dianggap terbukti menghina agama Islam.

Newsweek, majalah mingguan Amerika Serikat mengangkat berita tersebut dengan artikel berjudul “Woman Complains About Noise From Mosque, Gets 18 Months in Prison”. Sedangkan media Inggris, Sky News menuliskan bahwa vonis tersebut kemungkinan akan memicu kekhawatiran bahwa imej Islam di Indonesia dipengaruhi oleh para radikal.

Media Barat dan Arab Kompak Sorot Volume Azan

Dengan judul artikel “Woman jailed in Indonesia for complaining mosque was too noisy”, media Inggris itu juga mengutip pernyataan pengacara Meiliana, Rantau Sibarani, yang mengatakan tak ada bukti jelas penistaan agama.

“Kasus ini tampaknya sangat dipaksakan. Ini hanya untuk memenuhi keinginan orang-orang,” ujar Sibarani seperti ditulis Sky News, Kamis (23/8/2018). Sky News juga menuliskan tentang Meiliana yang akan mengajukan banding atas putusan ini.

Media Al-Jazeera mengangkat berita ini dengan judul “Indonesia jails woman for ‘insulting Islam’ over mosque ‘noise'”. Begitu pula media Arab News yang menuliskan judul artikel “Indonesia woman irked by mosque noise convicted of blasphemy”.

Media Inggris, The Independent mengutip pernyataan Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia yang menyerukan Pengadilan Tinggi Sumatra Utara untuk membatalkan vonis terhadap Meiliana tersebut.

“Mengajukan keluhan tentang kebisingan bukanlah pelanggaran pidana. Keputusan yang menggelikan ini merupakan pelanggaran mencolok dari kebebasan berekspresi,” kata Usman seperti dikutip The Independent, Kamis (23/8/2018) dalam artikel berjudul “Woman who complained about noisy mosque jailed for blasphemy”.

“Menghukum seseorang hingga 18 bulan penjara karena sesuatu yang sangat sepele adalah ilustrasi gamblang dari penerapan hukum penodaan agama yang semakin sewenang-wenang dan represif di negara ini,” cetusnya.

Baca Lagi!   Kebhinekaan Dalam Ancaman Imperialisme Doktrinal

“Pengadilan Tinggi di Sumatra Utara harus membalikkan ketidakadilan ini dengan membatalkan hukuman Meiliana dan memastikan pembebasannya segera dan tanpa syarat,” tandas Hamid.

Media Australia, ABC News juga mengangkat berita tersebut dengan judul “Indonesian Buddhist woman imprisoned after complaining mosque is too loud”. Begitu pula koran berbahasa Inggris tertua di Malaysia, New Straits Times yang memberi titel artikelnya “Indonesian Buddhist jailed for blasphemy after complaining mosque ‘too loud'”.

Media Singapura, The Straits Times juga memberitakannya dengan judul “Woman jailed in Indonesia for complaining about volume of mosque’s speakers”. Juga media India, NDTV yang memilih judul “Indonesian Woman, Who Complained About Mosque Being Too Loud”.

Petisi Bebaskan Pemrotes Volume Azan

volume azan
Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membela Meiliana yang divonis 18 bulan karena memprotes volume suara azan. Dia pun menyebut permasalahan seperti itu seharusnya bisa dibicarakan lewat musyawarah.

Vonis 18 bulan bui terhadap Meiliana karena mengeluhkan suara azan terlalu kencang dinilai mengoyak toleransi di Indonesia. Lebih dari 15 ribu orang menandatangani petisi yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo itu.

“Apa yang diperbuat oleh Meiliana tidak bisa dikategorikan sebagai penistaan agama. Dia hanya meminta volume suara azan dikecilkan, itu pun tidak langsung disampaikan kepada masjidnya, tapi dia hanya bicara kepada tetangga di sekitar rumahnya. Itu permintaan biasa yang disampaikan dengan santun,” ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, seperti dikutip dalam petisi change.org, Kamis (23/8/2018).

Petisi tersebut dibuat oleh Anita Lukito dan ditujukan kepada Presiden Jokowi, Kementerian Agama, Mahkamah Agung, serta Dewan Masjid Indonesia. Hingga pukul 10.30 WIB, petisi itu telah ditandatangani 15.330 orang.

“Seluruh penduduk Indonesia memiliki hak yang sama. Di mana letak keadilan apabila perkara yang jelas bukan tindak kriminal serta dapat diselesaikan dengan asas kekeluargaan dan toleransi, yang dianut oleh bangsa Indonesia, malah diputarbalikkan dan mengancam hak asasi seseorang. Vonis ini tidak dapat dibiarkan seenaknya, sementara pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap penduduknya, tak hanya sebuah golongan tertentu saja,” tulisnya.

Baca Lagi!   Peran Sultan dan Raja Nusantara Dalam Mencegah Separatisme

Kasus ini bermula pada Juli 2016. Saat itu Meiliana mengeluhkan volume suara azan yang dinilai terlalu keras kepada tetangganya. Kasus bergulir hingga pada 21 Agustus 2018 PN Medan menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada Meiliana karena dinilai menistakan agama Islam ©detiknews.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*