Main Menu

Suara Warga dari Timur

Dari Timur, Para Pejuang Indonesia Asal Timor Leste Terabaikan

Timor Leste

Sebanyak 13 ribu milisi atau mantan pejuang pro-Indonesia yang menetap di Nusa Tenggara Timur atau NTT mengancam akan menutup pintu perbatasan Indonesia- Timor Leste, jika tetap tidak mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia.

“Kami akan menggelar unjuk rasa dan menutup pintu perbatasan negara agar tidak dilintasi hingga tuntutan kami ditanggapi pemerintah,” kata Mantan Milisi Angelino da Costa seperti diberitakan dalam Tempo, Rabu, 20 September 2017.

Menurut da Costa, masyarakat warga baru atau eks Timtim ada 2 yakni, masyarakat umum dan mantan penjuang. Masyarakat umum, telah mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia dengan memberikan sejumlah bantuan, seperti MBR dan lainnya. “Walaupun masih menyisahkan masalah yang belum terselesaikan,” katanya.

Namun, masyarakat miliisi sudah 18 tahun berada di Indonesia tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Karena itu, 13 ribu milisi atau satu kabupaten berjumalh 1000 orang akan menggelar aksi unjuk rasa, dan menutup pintu perbatasan.

“Kami juga akan duduki Kantor Gubernur NTT hingga pemerintah pusat memberikan penjelasan nasib para milisi,” ujar da Costa.

Rendahnya Perhatian Indonesia Untuk Eks Timor Leste

Aksi unjuk rasa dan penutupan pintu perbatasan itu akan dilakukan pada 25 September 2017 dengan melibatkan 13 ribu milisi bersama keluarga. “Diperkirakan aksi itu akan diikuti 35 ribu milisi beserta keluarga,” katanya.

Timor Leste
Perbatasan Indonesia – Timor Leste (Tempo)

Da Costa mempertanyakan kenapa tidak ada perhatian dari pemerintah terhadap milisi. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, maka pintu perbatasan akan ditutup. Dia mencontohkan tentang kelompok separatis di Aceh mendapat perhatian pemerintah. Sedangkan milisi yang bela negara diabaikan. “Separatis di Aceh diperhatikan dari ujung kaki sampai kepala,” tegasnya.

Dia mengaku pihaknya telah menyurati Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Pertahanan serta Polisi Daerah NTT terkait aksi unjuk rasa dan rencana penutupan pintu perbatasan Indonesia – Timor Leste. “Surat sudah dimasukkan dari tingkat pusat hingga daerah,” tegasnya.

Baca Lagi!   Setelah Divonis Mati, Aman Abdurrahman Malah Tantang Hakim

Referendum Timor Leste

Provinsi ke-27 Indonesia itu akhirnya lepas dari Indonesia dan memperoleh status resminya sebagai negara anggota PBB pada 20 Mei 2002. Mereka yang memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia lantas berbondong-bondong mengungsi, menyeberang ke Nusa Tenggara Timur.

Hal itu sesuai dengan hasil Referendum kemerdekaan yang terlaksana atas permintaan Presiden B.J. Habibie ke Kofi Annan, Sekretaris Jendral PBB pada 27 Januari 1999 dan dilaksanakan di Timor Timur pada 30 Agustus 1999.

Menurut data, dikutip dari tirto.id, dari Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Provinsi NTT tahun 2005, total warga eks Timtim sesuai data lama sebanyak 24.524 kepala keluarga (KK) atau 104.436 jiwa yang terdiri atas 37.121 jiwa laki-laki dan 38.982 jiwa perempuan.

Jumlah terbanyak tinggal di Kabupaten Belu yakni sebanyak 15.274 KK atau 70.453 jiwa yang terdiri dari 34.150 jiwa laki-laki dan 36.303 jiwa perempuan.

Namun 18 tahun sudah para pembela Indonesia menunggu, kurang mendapat perhatian pemerintah Indonesia yang mereka pilih. Pengungsi Indonesia asal Timor Leste seakan kalah dua kali, meninggalkan kampung halamannya memilih Indonesia namun tidak dihargai, untuk kembali ke Timor Leste pun sudah tidak mungkin.

Baca Artikel Lain Penulis Dengan Klik Nama Profil Penulis Di Bawah Ini



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*