Main Menu

Jelang Pilkada 2018

Masa Tenang Pilkada Serentak 2018, Akun Medsos Harus Nonaktif

Pilkada Serentak

Pilkada serentak tahun ini yang diikuti 171 daerah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Sebanyak 17 di antaranya adalah pemilihan gubernur.

Tiga hari sebelum pilkada tersebut atribut dan aktivitas kampanye dilarang keberadaannya, sebagai bagian dari masa tenang.

Kampanye Pilkada Serentak Usai

Masa kampanye untuk pilkada serentak 2018 ini telah berakhir pada tanggal 23 Juni.

Mulai tanggal 24 sampai 26 Juni adalah masa tenang di mana seluruh alat peraga kampanye harus dicopot dan calon kepala daerah tidak boleh kampanye.

Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada para tim sukses peserta Pilkada serentak 2018 untuk mematuhinya.

Salah satunya adalah menonaktifkan akun media sosial yang telah didaftarkan KPU setempat sebagai media kampanye.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan hal itu mesti dilakukan lantaran saat ini sudah memasuki masa tenang, yakni 24-26 Juni.

Terpisah, Ketua KPU Arief Budiman menambahkan apa yang telah disampaikan dua koleganya. Dia menegaskan bahwa masa kampanye telah selesai.

“Kampanye lewat media sosial udah selesai. Pokoknya seluruh aktivitas kampanye sudah selesai,” ujar Arief di kantor KPU, Jakarta, Minggu (24/6).

Arief mengamini masih ada banyak akun-akun yang kiranya bakal mengunggah konten bermuatan kampanye. Akun tersebut bukan yang didaftarkan secara resmi ke KPU.

Menyikapi hal itu, Arief enggan mengambil langkah terburu-buru. Dia mengatakan bakal mengidentifikasi terlebih dahulu konten yang diunggah.

Berbeda halnya dengan akun medsos pribadi peserta pilkada. Dia mengatakan tidak setiap akun medsos pribadi peserta pilkada harus dinonaktifkan selama masa tenang berlaku.

Akun pribadi yang harus ditutup adalah akun yang didaftarkan kepada KPU saja. Akun yang tidak didaftarkan, lanjutnya, tidak perlu dinonaktifkan.

“Namun juga enggak boleh membuat status yang bernada kampanye,” ucap Pramono.

Copot Alat Peraga Kampanye Jelang Hari H Pilkada Serentak

Kasubdit Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Beni M Pakpahan menyampaikan KPU dan Bawaslu dibantu oleh satpol PP juga menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK).

Pilkada Serentak
Masa Tenang Kampanye Medsos dilarang KPU

Hanya saja, ada prosedur yang mesti dilalui untuk melaksanakan hal tersebut selama masa tenang Pilkada 2018.

“Satpol PP membantu KPUD dan Bawaslu dalam penertiban APK sesuai regulasi. Tidak bisa langsung membersihkan sebelum dikoordinasikan terlebih dulu ke Bawaslu,” tutur Beni di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6/2018).

Artinya, lanjut Beni, Alat Peraga Kampanye wajib dicabut per hari ini sebelum masuk masa tenang pada Minggu 24 Juni.

Setelahnya jika masih ada yang terpantau belum tertib, maka Satpol PP berkewenangan untuk langsung melaporkan ke pihak-pihak terkait penyelenggara pemilu.

Kemendagri dari awal juga ikut menyoroti Alat Peraga Kampanye yang melanggar aturan. Pemasangan atribut tersebut diatur agar tidak digunakan di tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, hingga taman dan pepohonan.

“Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran sejak Februari 2018, khususnya terkait peningkatan kesiapsiagaan dan keterlibatan Satpol PP, termasuk Damkar,” jelas Beni.

Dia menegaskan bahwa setiap peserta pilkada beserta timsesnya sudah tidak boleh berkampanye, baik melalui alat peraga berupa spanduk, iklan, maupun media sosial.

KPU mengimbau kepada jajaran KPU di daerah agar menjalankan tugasnya dengan baik. Persiapan harus dilakukan seoptimal mungkin hingga hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2018.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*