Main Menu

Napi Koruptor NYaleg

Politikus Gerindra Tolak Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Caleg

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik tidak setuju aturan yang sedang dikaji KPU soal larangan mantan narapidana atau napi korupsi menjadi caleg. Taufik meminta KPU mengikuti UU Pemilu yang saat ini ada.

“Saya kira KPU kan pelaksana Undang-undang ya. Kata kuncinya itu saja. Dia bukan pembuat Undang-undang jadi bikin aturan nggak boleh keluar dari UU,” kata Taufik saat dihubungi, Kamis (24/5/2018).

Hak Poltik Untuk Menjadi Caleg

Taufik mengatakan semua orang berhak mendapatkan hak politik untuk dipilih dan memilih. Dia mengatakan hanya narapidana yang dicabut hak politiknya yang seharusnya tidak bisa dipilih kembali.

“Kecuali hak politiknya diputuskan oleh pengadilan dong. Kan ada orang yang hak politiknya dicabut oleh pengadilan,” sebut politikus Partai Gerindra ini.

Taufik sendiri dikenal sejak dirinya menjabat sebagai Ketua KPUD DKI dan terjerat kasus korupsi di tahun 2004. Taufik ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi

dan divonis selama 18 bulan pada 27 April 2004 lalu karena merugikan negara sebesar Rp 488 juta saat pengadaan barang dan alat peraga Pemilihan Umum 2004.

Taufik pernah menyampaikan ke publik soal rekam jejaknya yang pernah mendekam di penjara. Taufik tidak soal untuk kembali bekerja.

Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang anggota KPU yang pernah terjerat pidana untuk kembali bekerja sebagai panitia penyelenggara pemilu.

Taufik mengaku akan kembali mencalonkan diri pada pemilu legislatif 2019. Dia akan mencalonkan diri di salah satu dapil di Jakarta Utara.

“Saya nyalon lagi,” sebutnya.

Sebelumnya, KPU belum setuju terkait keinginan Komisi II DPR yang meminta narapidana eks korupsi diberi hak politiknya. DPR ingin KPU kembali ke UU Pemilu yang lama.

Baca Lagi!   Pemerintah tegaskan komitmen, PNS Yang Gabung HTI Siap Ditendang

“Komisi II DPR RI, Bawaslu, Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 ayat 1 huruf g UU 7/2017,” bunyi kesimpulan rapat Komisi II, Selasa (22/5).

Berdasarkan UU Pemilu yang disebutkan Komisi II, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai caleg andai dia mengakuinya.

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” bunyi Pasal 270 huruf g UU Pemilu.

KPU Dukung Blaclist Koruptor Untuk Caleg

KPU didorong tetap membuat aturan larangan eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Aturan ini penting meski ditolak banyak pihak.

Caleg
Jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil mendukung KPU menyusun aturan eks napi korupsi dilarang nyaleg, Rabu (23/5/2018) Foto: Yuni Ayu Amida/detikcom

“Putusan MK No. 92/PPU-XIV/2016 menegaskan KPU adalah lembaga yang independen, khususnya dalam penyusunan PKPU,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (23/5/2018).

Koalisi tetap mendorong KPU mempertahankan larangan mantan napi korupsi masuk PKPU pencalonan Pileg 2019.

Koalisi juga mengkritik sikap Komisi II DPR, KementerianDalam Negeri, dan Bawaslu, yang menentang gagasan KPU.

Ketiga pihak itu menolak rencana pembuatan aturan eks napi korupsi dilarang nyaleg dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (22/5).

“Kesimpulan RDP di atas tidak hanya mengecewakan KPU, tetapi juga publik. Publik ingin disodorkan calon anggota legislatif yang lebih bersih. Melarang mantan narapidana korupsi juga dinilai dapat memperbaiki kinerja serta citra lembaga yang selama ini dikenal korup tersebut,” sambung Titi ©Detiknews.

Baca Artikel Lain Penulis Dengan Klik Nama Profil Penulis Di Bawah Ini



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*