Main Menu

Tindakan Pansus Lecehkan Hukum?

Kunjungan Pansus Hak Angket KPK Lecehkan Hukum

KPK save

Oleh Baran Batara

Sumber Gambar

Kunjungan Panitia Khusus DPR hak angket KPK ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat untuk meminta keterangan dari narapidana kasus korupsi terkesan sangat melecehkan hukum dan pengadilan yang berlaku itu sendiri. Hasil wawancara mereka terindikasi ingin menunjukkan kesan bahwa KPK telah dzolim terhadap para narapidana.

Seperti yang diucapkan salah satu anggota pansus dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu misalnya. Ia menyebut kedatangan mereka untuk memeriksa ulang sebuah laporan terkait adanya kejanggalan prosedur pemeriksaan, penyelidikan, penyedikan yang dialami para napi kasus korupsi ketika masih ditangani KPK.

“Ada (napi) yang dikasih obat. Ada yang diarah-arahkan. Kami kan perlu informasi (langsung) dan cross check (dari napi).” Begitulah wacana yang diangkat oleh sejumlah anggota tim pansus hak angket KPK saat mengunjungi LP Sukamiskin.

Refli Harun, ahli hukum tata negara mengatakan bahwa ada usaha mengotak-atik keputusan (pengadilan) yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap para koruptor, ya melecehkan pengadilan itu .(1)

Hal-hal subjektif di atas seperti penggiringan opini bahwa secara keseluruhan para tahanan merupakan korban KPK. Informasi yang terhimpun dan coba dipaparkan anggota pansus terkesan seperti mencari-cari kesalahan KPK. Sebab tak bisa dimungkiri bahwa anggota pansus sebagiannya adalah para tersangka kasus korupsi yang belum diproses hukum.

Seperti sebelumnya diungkapkan oleh Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz. “Pansus angket menjadi panggung yang dikuasai oleh orang-orang yang berkepentingan dengan kasus yang ditangani KPK,” ujar Donal. Donal menyebut sebagian anggota pansus KPK adalah orang yang namanya pernah disebut terlibat korupsi. Beberapa nama disebut dalam kasus korupsi e-KTP. sumber (2)

Tameng dan Muatan Politis

Menurut Donald, disitir dari detik.com, secara hukum seluruh terpidana korupsi yang telah telah berkekuatan hukum tetap sudah terbukti melakukan kejahatan korupsi. Pada saat yang sama, vonis bersalah itu disebutnya sebagai pembuktian kinerja KPK sudah benar.Jika saja proses hukum yang dilakukan KPK keliru atau menyimpang, maka putusannya akan bebas atau lepas. Apalagi sekarang ada tahapan pra-peradilan untuk menilai keabsahan proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk di dalamnya KPK.

Jadi kunjungan pansus angket yang dipimpin oleh Agun Gunandjar tersebut bermuatan politis. Bahkan Donald menilainya apa yang dilakukan pansus angket ini sebagai sebuah panggung sandiwara untuk mencari-cari kesalahan KPK.Tujuan pansus menemui napi koruptor diklaim untuk mengorek bagaimana cara pemeriksaan KPK dalam satu kasus korupsi. Pansus menyatakan akan fokus pada proses pemeriksaan penyidikan pesakitan korupsi oleh KPK.(3)

Seperti diketahui, pagi ini rombongan Pansus angket berangkat dari DPR menuju Lapas Sukamiskin. Ketua Pansus angket, Agun Gunandjar memimpin langsung kunjungan ini bersama wakilnya, Dossy Iskandar. Selain itu, anggota pansus yang ikut ke Sukamiskin adalah M Misbakhun. Selain proses pemeriksaan, Pansus angket akan menanyakan soal pembayaran denda perkara korupsi. Napi koruptor juga akan ditanya tentang ganti rugi yang diputuskan majelis hakim dalam persidangan.

Langkah Pansus menemui napi koruptor ini bisa dibilang sebuah manuver. Sebelumnya, Pansus juga punya rencana untuk memanggil langsung mantan koruptor ke DPR.Sepertinya pihak-pihak yang berkeras agar KPK segera dievaluasi sudah tak peduli dengan citra yang didapatkannya di mata masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam kondisi negara yang sedang terjerat bahaya laten korupsi seperti sekarang ini, popularitas KPK sangat tinggi di hadapan masyarakat. Sehingga di kalangan umum masyarakat muncul sebuah kesimpulan dan cibiran pada pansus DPR bahwa tindakan ini seperti tindakan panik membangun tameng untuk menyelamatkan diri.***

Share Artikel ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*