Main Menu

Menjelang Pilkada 2018

Lembaga Negara Tak Netral Di Pilkada, PDIP Serang Balik SBY

netral di pilkada

Tudingan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa aparat TNI-Polri dan BIN tak netral di Pilkada ditanggapi oleh PDIP.

PDIP balas menuding SBY yang justru menggunakan alat-alat negara agar tidak netral pada Pilpres 2004 dan 2009.

“Ketika pilpres 2009, SBY membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu sehingga banyak yang dijadikan pengurus teras partainya seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Siapa yang di belakang tim alfa, bravo dan delta yang dibentuk SBY, warga sipilkah? Mengapa Antasari Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu? Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang gunakan intelijen untuk pilpres 2004 dan 2009?” kata Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dalam keterangannya, Minggu (24/6/2018).

Pemerintah Netral di Pilkada

Komaruddin mengatakan apabila pemerintahan Jokowi menggunakan alat negara, maka seharusnya calon-calon yang diusung parpol pro pemerintah bisa meraih kemenangan mutlak di Pilkada sebelumnya. Dia meminta SBY tidak menyamakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahannya.

“Kami taat pada aturan main, dan kami percaya rakyatlah yang menjadi penentu dalam pilkada, bukan alat negara,” ungkapnya.

Dia balas menyebut SBY tidak memikirkan bangsa dan negara lewat Pilkada. Komaruddin menuding SBY hanya mengutamakan kepentingan partai dan keluarganya.

“Dengan melihat makin tajamnya serangan Pak SBY ke Pak Jokowi, saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada bukanlah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih kepentingan Partai dan keluarganya. Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit, lalu begitu jago yang diusung di Pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara,” ujar Komaruddin.

“Daripada sibuk menyalahkan Pak Jokowi dan aparat negara, lebih baik Pak SBY buka-bukaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009,” sambungnya.

Komaruddin menganggap SBY terus menerus mengeluh soal aparat tidak netral. Dia menyebut era politik melodramatik SBY itu sudah berakhir.

“Era politik melodramatik SBY tersebut sudah berakhir dan ketinggalan jaman. Sebab, rakyat sudah tahu ‘politik agar dikasihani’ model SBY tersebut. Publik sudah tahu, bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden,” kata Komaruddin.

BIN : Lapor Kalau Tak Netral Di Pilkada

Sebelumnya diberitakan, pernyataan SBY soal aparat yang tidak netral ini disampaikannya sebelum kampanye pasangan yang diusung PD di Pilgub Jawab, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, digelar. Dia meminta aparat netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.

netral di pilkada
BIN akan netral di pilkada

“Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik,” kata SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6).

BIN pun menyarankan SBY untuk melapor saja ke KPU atau Bawaslu tentang isu lembaga negara jika tak netral di pilkada.

“Namanya tudingan itu sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu atau Panwas atau ke KPU atau nantinya ke Mahkamah Konstitusi,” kata Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto , Minggu (24/6/2018).

“Jadi tentu saja dengan bukti-bukti sehingga bisa diproses,” imbuh Wawan.

Bukti-bukti atas apa yang ditudingkan menurut Wawan adalah hal yang penting agar proses selanjutnya bisa dilakukan. SBY pun diminta melapor agar tudingannya tidak sekadar isu belaka.

“Kalau misalnya kita sampaikan seperti ini tanpa ada proses yang dilalui seperti Bawaslu atau mekanisme Panwas, akhirnya menjadi isu saja, jadi tidak secara faktual tidak dilakukan laporan,” kata Wawan.

Terlepas dari itu, Wawan memastikan BIN pun diawasi oleh banyak instrumen, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, ada inspektorat dan atasan penegak hukum yang tidak segan memproses anggota BIN yang tidak netral di pilkada ©detiknews.

Share Artikel ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*