Main Menu

Korupsi Di Aceh

Tak Ada Hukum Syariah Untuk Korupsi, Gubernur Aceh Aman

Gubernur Aceh

Senyum Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sedikit tersungging saat mengatakan tidak ada hukum cambuk bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Aceh.

Sejurus kemudian, Gubernur Aceh itu melangkahkan kaki menuju ke mobil yang mengantarnya ke rumah tahanan (rutan).

“Tidak ada hukum cambuk,” kata Irwandi ketika ditahan KPK pada Rabu (4/7) lewat tengah malam.

Tak Ada Hukuman Syariah Untuk Gubernur Aceh

Hukuman cambuk memang identik dengan Aceh yang menerapkan hukum syariat Islam atau qanun. Namun sayangnya, tidak ada satupun qanun yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Ditilik dari situs Pemprov Aceh, acehprov.go.id, ada 13 qanun yang tercantum. Qanun itu mengatur berbagai hal, dari hukum acara jinayat atau pidana dalam Islam hingga urusan minuman keras serta perzinaan. Seringkali, hukumannya adalah dicambuk di hadapan publik.

Menurut aktivis antikorupsi Aceh, Mahmudin, wacana penyusunan qanun tentang korupsi sudah muncul sejak 2014. Namun hingga saat ini qanun tersebut tak kunjung terwujud.

Mahmudin menyebut ada berbagai perdebatan yang muncul dalam pembahasan qanun itu. Tetapi ada satu dugaan Mahmudin yang juga sebagai Kepala Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) itu tentang alasan qanun tersebut tak jua disahkan. Apa itu?

“Karena mayoritas yang terjebak kasus korupsi kan mereka (para pejabat). Jadi mereka istilahnya membuat hukuman untuk menghukum diri mereka sendiri,” kata Mahmudin.

Dugaan akal-akalan para pejabat Aceh mulai dari legislatif hingga eksekutif soal qanun korupsi yang dikemukakan Mahmudin cukup masuk akal.

Cegat Saksi Korupsi Untuk Gubernur Aceh

KPK telah mencegah empat orang saksi terkait kasus dugaan suap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf bepergian ke luar negeri.

Pencegahan dilakukan selama 6 bulan ke depan dan salah satunya adalah nama yang santer belakangan yakni Fenny Steffy Burase.

Baca Lagi!   Survey LSI : Jika Jadi Parpol Pemilu 2019 Responden Pilih FPI
Gubernur Aceh
Fenny dan Irwandi (Foto: Harian Aceh)

Selain Steffy, ada tiga orang lain yang ikut dicekal selama enam bulan yaitu Nizarli, Rizal Aswandi, dan Teuku Fadhilatul Amri.

Menurut KPK, pencekalan tersebut mengaku pada pasal 12 UU KPK.

Nama Steffy Burase mulai mencuat di Aceh beberapa hari pasca lebaran Idul Fitri lalu.

Atlet pelari yang juga pernah jadi pramugari ini beberapa kali berkunjung ke Aceh.

Beberapa jam sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Irwandi dan Steffy sama-sama berada di Sabang untuk mengikuti rapat Aceh Marathon bersama sejumlah pejabat.

Steffy juga disebut sebagai tim ahli dalam event lari internasional yang bakal digelar akhir Juli mendatang.

Siapakah Steffy? Perempuan asal Manado tersebut diketahui merupakan tim ahli dalam acara Aceh Marathon, meskipun ada isu yang mengatakan keduanya juga memiliki hubungan pribadi, namun sejauh ini belum bisa dibuktikan.

KPK menduga adanya aliran dana ke kegiatan Aceh Marathon. KPK menyebut uang Rp 500 juta dalam kasus suap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diduga untuk pembelian medali Aceh Maraton.

KPK akan memperdalam proses pengadaan dan kebutuhan pemeriksaan kasus dana otonomi khusus Aceh (DOKA).

“Tentang kaitan para saksi yang dicegah ke luar negeri, kami sampaikan bahwa pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah saksi tersebut perlu dilakukan untuk kebutuhan pemeriksaan bagi saksi-saksi nantinya,” ujarnya.

“Terhadap pejabat ULP dan PUPR, kami perlu memperdalam proses pengadaan yang dilakukan. Pengadaan yang terkait dengan penggunaan dana DOKA,” sambung Febri.

Irwandi Yusuf ditetapkan KPK sebagai tersangka. Gubernur Aceh itu diduga menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi, yang juga ditetapkan menjadi tersangka ©detiknews.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*