Main Menu

Korupsi Daerah

Sunggu Miris, Dari 45 Kini DPRD Kota Malang Tersisa 5 Karena Korupsi

DPRD Kota Malang

DPRD Kota Malang kini hanya diisi 5 anggota dewan. Dari jumlah itu, 2 anggota menduduki kursi baru pasca digelar pergantian antar waktu (PAW), 3 sisanya anggota DPRD periode 2014-2019 yang tidak tersangkut korupsi berjamaah.

DPRD Kota Malang Tersisa Lima Orang

Ke-5 anggota DPRD Malang itu adalah Abdulrachman menggantikan Rasmuji anggota Fraksi PKB karena meninggal dunia, Subur Triono (PAN), Nirma Cris (Hanura), dan Priyatmoko Oetomo dan Tutuk Hariyani (PDIP) dikabarkan dalam kondisi sakit.

“Sekarang tinggal lima orang, saya, Pak Subur, Pak Priyatmoko, Bu Tutuk, Bu Nirma,” ungkap Plt Ketua DPRD Kota Malang Abdulrachman kepada wartawan di kantornya Jalan Tugu, Selasa (4/9/2018).

Sekedar diketahui DPRD Kota Malang memiliki 45 kursi. Dari hasil Pemilu 2014, PDIP memiliki kursi mutlak yakni sebanyak 11 kursi dan mendapatkan jatah Ketua DPRD. PKB dengan 6 kursi menduduki peringkat kedua, disusul Partai Golkar dan Demokrat masing-masing 5 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra yang memiliki masing-masing empat kursi, PKS, PPP, dan Hanura masing-masing tiga kursi, serta Partai NasDem satu kursi.

Korupsi Berjamaah DPRD Kota Malang

KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap. Mereka diduga menerima suap dari Wali Kota Malang nonaktif, Moch Anton.

DPRD Kota Malang
Daftar DPRD Kota Malang yang diciduk KPK

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 22 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Mereka diduga menerima suap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015 dari Anton. Selain itu, ke-22 orang tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.

Para tersangka itu diduga masing-masing menerima duit Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Anton. Duit itu terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang tahun 2015.

Baca Lagi!   Diajak Tapi Mahfud MD Menolak Bergabung Dengan KPK Jakarta

“Diduga menerima fee masing-masing Rp 12,5 – Rp 50 juta dari Moch Anton,” ucap Basaria.

Atas perbuatan tersebut, 22 anggota DPRD Malang disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12B UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayau (1) ke 1 KUHP.

Dalam penanganan sebelumnya, KPK sudah menetapkan 19 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka. Selain 41 anggota DPRD, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan eks Kadis PU dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun 2015, Jarot Edy Sulistiyono sebagai tersangka. KPK menyebut kasus ini sebagai korupsi massal ©detiknews.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*