Main Menu

Kepala Daerah Tersangka Korupsi

Tolak Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Tersangka Korupsi

Calon Kepala Daerah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.

“Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan bahwa permintaan penundaan itu dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.

Namun imbauan tersebut tampaknya tak akan terwujud mengingat sejumlah perbedaan pandangan tentang baik-buruknya. Berbagai organisasi dan lembaga terkait justru melihat dari sisi sebaliknya.

ICW : Tolak Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Seperti misal Indonesian Corruption Watch (ICW) yang meminta KPK menolak permintaan untuk menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedang berkompetisi di Pilkada 2018 tersebut.

“Permintaan Menkopolhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang sama, ICW juga meminta KPK untuk lebih berhati- hati dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. Jika memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka,” demikian siaran pers ICW yang diterima, di Jakarta, Selasa.

Dikutip dari Antaranews, ICW menilai ada tiga alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan Menkopolhukan tersebut.

Pertama, KPK adalah Lembaga Negara Independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan mana pun (Pasal 3 UU KPK).

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK.

Kedua, Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum.

Penyelengaraan pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Ketiga, Proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas.

Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung.

KPK Bergeming Umumkan Calon Kepala Daerah Tersangka Korupsi

Senada dengan hal itu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengimbau pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undangan (perpu) agar calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi bisa diganti ketimbang meminta KPK menunda penetapan tersangka.

Calon Kepala Daerah
Wiranto Minta KPK Tunda Kasus Calon Kepala Daerah Diduga Korupsi (Foto: Detiknews)

“Daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti cukup dan ada peristiwa pidananya,” kata Saut saat dikonfirmasi, Selasa, 13 Maret 2018.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 6 ayat 4 Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu tidak dapat menarik bakal calonnya sejak pendaftaran.

Selain itu, pada Pasal 6 ayat 5 disebutkan bahwa partai yang telah mendukung salah satu calon tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti.

Saut mengatakan pernyataan Wiranto yang meminta KPK menunda proses hukum tidak baik untuk angka indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih jalan di tempat.

“Kalau kita bisa membuktikan ada peristiwa pidana ya saatnya diumumkan akan diumumkan tapi bukan karena diada-adakan,” kata Saut.

Sehari sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan akan segera mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang terbukti korupsi.

“Beberapa orang akan jadi tersangka. Insya Allah pekan ini kami umumkan,” katanya seperti dilaporkan Tempo.

KPU Memilih Netral  Tentang Wacana Pengumuman Calon Kepala Daerah Korupsi

Sementara Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setyawan mengungkapkan, KPU tak memberikan pendapat dalam rapat dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto terkait persoalan penundaan proses hukum bagi calon kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi.

Menurut Wahyu, Ketua KPU Arief Budiman hanya menyampaikan data informasi dan pandangannya terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Terkait penundaan proses hukum bagi calon kepala daerah, lanjut Wahyu merupakan murni pandangan yamg disampaikan pemerintah.

“Jadi Ketua KPU RI tidak berpendapat terkait dengan proses hukum yang dilakukan KPK. Pandangan bahwa proses hukum menunggu pilkada serentak selesai itu murni pandangan pemerintah bukan pandangan KPU,” ucap Wahyu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Menurut Wahyu, dikutip dari Okezonenews, KPU menyadari proses hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum sehingga KPU tidak M mencampurinya.

KPU malah mendukung upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum baik itu oleh KPK, kepolisian, maupun kejaksaan.

Namun, KPU tegas penyelenggaraan Pilkada harus tetap jalan dan proses hukum tak boleh mengganggunya.

Bagi KPU, adanya calon kepala daerah yang secara nyata menjadi tersangka kasus korupsi malah menguntungkan masyarakat untuk mengetahui tentang rekam jejak calon kepala daerah tersebut.

[widgets_on_pages id=”1″]

Baca Artikel Lain Penulis Dengan Klik Nama Profil Penulis Di Bawah Ini



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*