Main Menu

Reklamasi Teluk Jakarta

Sahkan BKP Pantai Utara Jakarta, Anies Dinilai Langgar Janji

Pantai Utara Jakarta

Gubernur Jakarta Anies Baswedan meneken Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 yang mengesahkan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta. Langkah Anies menuai kecaman karena dinilai melanggar janji kampanye untuk menghentikan reklamasi.

“Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018,” kata Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (13/6/2018).

Koalisi Selamatkan Pantai Utara Jakarta

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terdiri dari banyak elemen, meliputi LBH Jakarta, Walhi, BEM FHUI, KNT, KIARA, KNTI, dan ICEL.

Mereka mengungkit langkah Anies ke Pulau D Reklamasi pada 7 Juni 2018 lalu, saat itu Anies melakukan penyegelan tapi tidak melakukan pembongkaran bangunan di atasnya. Kini aksi itu dilanjutkan dengan Pergub yang mereka nilai sebagai tanda berlanjutnya reklamasi.

“Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut oleh Gubernur Anies pada Senin (4/6) pekan lalu,” kata mereka.

Koalisi ini menyebut Pergub itu sebagai ‘hadiah’ Hari Raya yang mengejutkan untuk masyarakat nelayan. “Nelayan Teluk Jakarta mendapatkan kado pahit Lebaran tahun ini: reklamasi berlanjut,” kata Koalisi.

Selain itu, reklamasi juga dinyatakan tidak mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kawasan maupun regional, tidak disertai rencana zonasi dan kawasan strategis, ketidakjelasan lokasi pengambilan material pasir, hingga pembangunan rumah dan ruko di atas pulau reklamasi tanpa IMB dan bahkan tanpa sertifikat tanah.

Reklamasi juga dinyatakan merusak ekosistem pesisir, menyengsarakan nelayan, mengganggu objek vital nasional berupa PLTU, pipa, dan kabel bawah laut, serta membikin bencana banjir pesisir.

Selanjutnya, mereka mengingatkan janji kampanye Anies-Sandi untuk menyetop reklamasi.

“Anies-Sandiaga menyatakan secara terbuka dan menggebu-gebu bahwa dirinya akan, ‘Menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta’ ketika kampanye pemilihan kepala daerah Jakarta yang lalu. Janji penghentian reklamasi tersebut merupakan poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga. Suatu utang yang harus dibayar kepada pemilihnya yang percaya bahwa janji tersebut akan terwujud. Namun, janji sepertinya tinggal janji saja,” kata Koalisi.

Lanjut Reklamasi Pantai Utara Jakarta ?

Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengelola reklamasi. Apakah ini berarti reklamasi dilanjutkan?

Pantai Utara Jakarta
Gubernur DKI Anies Baswedan saat di Pulau D Reklamasi (Pradita Utama/detikcom)

“Secara formal Pergub sudah diundangkan dan berlaku,” jawab Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah , Rabu (13/6/2018) pagi.

Pergub itu adalah Pergub 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Pergub ini ditetapkan pada 4 Juni 2018 lalu, diteken Anies Baswedan. Pergub ini diundangkan pada 7 Juni 2018, diteken Sekda DKI Saefullah. Salinannya bisa diunduh di situs resmi Biro Hukum DKI (jdih.jakarta.go.id).

Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta dibentuk. Sesuai Pasal 3, BKP adalah lembaga ad hoc yang melaksanakan pengelolaan reklamasi. BKP bertanggung jawab kepada Gubernur DKI.

“BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamask Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta,” demikian bunyi Pasal 4.

Susunan Organisasi diatur di Pasal 5. Di situ dinyatakan Ketua BKP Pantai Utara Jakarta adalah Sekda DKI, Wakil Ketua diiisi oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI, Sekretaris merangkap anggota diisi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan beranggotakan 18 pejabat ©Detiknews.

Share Artikel ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*